Hai semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya kawan. Sebentar lagi pergantian tahun nih, semoga resolusi kalian semua terwujud ya ditahun ini. Tahun 2019 merupakan tahun yang penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, karena pada tahun ini kita telah sukses menggelar pemilu dimana Bapak Joko Widodo kembali menjadi Presiden Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu 2019 tentu banyak cerita, mulai dari petugas KPPS yang begitu kelelahan hingga hasil pemilu yang diprotes berbagai pihak sampai saya saja pusing mengikuti persidangannya. Tapi apakah kalian tahu bahwa ada salah satu wilayah yang ternyata pada Pemilu 2019 kemarin tidak ada pelanggaran, jujur saya saja juga baru mengetahuinya. Kepulauan Seribu berhasil mencatat hasil yang luar biasa, dimana tidak ditemukannya pelanggaran selama Pemilu 2019. Tentu saja ini suatu prestasi yang patut dibanggakan oleh semua pihak termasuk oleh Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu itu sendiri. Tentu saja hal ini perlu untuk terus dijaga terutama dalam hal Penguatan Pengawasan Partisipatif secara bersama-bersama.
Kegiatan Penguatan Pengawasan Partisipatif
Bertempat di Sunlake Hotel (Hotel Danau Sunter) Jakarta Utara, saya bersama kawan-kawan netizen dan blogger berkesempatan hadir dalam kegiatan Penguatan Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kegiatan ini merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan tahapan Pemilu tahun 2019.
Hadir juga dalam acara ini beberapa petinggi Bawaslu, diantaranya Bapak Mahyudin selaku Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bapak H. Syaripudin Ketua Bawaslu Provinsi Kabupaten Adm Kepulauan Seribu dan Anggota Bawaslu Kab Adm Kepulauan Seribu yaitu Bapak Ahmad Fiqri. Acaranya sendiri mengundang sekitar 100an peserta yang terdiri dari unsur Pemda Kepulauan Seribu, Jajaran Kepolisian, Ex Panwascam 2019, Stakeholder Pemilu, Ormas, Forum Kemasyarakatan dan Keagamaan serta rekan-rekan dari Blogger dan juga Mahasiswa.
Pemilu di Kepulauan Seribu Tidak Ditemukannya Pelanggaran
Sebuah prestasi yang patut dibanggakan oleh wilayah Kepulauan Seribu terkait kegiatan pelaksanaan Pemilu 2019 yang telah berlangsung beberapa bulan yang lalu, bahwa Kep. Seribu mencatat tidak adanya pelanggaran yang berarti selama terlaksananya pemilu. Termasuk peran serta masyarakatnya dalam mensukseskan Pemilu begitu tinggi. Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu tentu saja membutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
Kedepannya sesuai apa yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kepulauan Seribu yaitu Bapak H. Syaripudin bahwa mari sama-sama kita awasi proses Pemilu yang berlangsung di Kepulauan Seribu. Bawaslu bahkan selalu mengimbau jika ada pelanggaran jangan ragu untuk melapor karena bagi masyarakat yang melapor semua data dirinya dijamin aman dan tidak akan dibocorkan ke pihak terlapor.
Kedaulatan Pemilu adalah Kedaulatan Rakyat
Berbicara mengenai Penguatan Pengawasan Partisipatif hal ini begitu penting untuk dilakukan karena sudah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini didasari oleh adanya jumlah Kepadatan Penduduk hingga akhirnya perlu untuk terus digelorakan terkait pengawasan partisipatif oleh berbagai pihak, termasuk oleh masyarakat itu sendiri. Peran serta masyarakat begitu diperlukan terkait pengawasan pemilu karena Kedaulatan Pemilu adalah Kedaulatan Rakyat.
Pelaksanaan Pemilu di Indonesia sendiri ditentukan oleh rakyat atau rakyat bebas menentukan hak pilihnya. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang tidak menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat. Karena telah diberikan kedaulatan secara langsung, maka sudah sepatutnya untuk pihak-pihak terkait terlibat secara langsung terhadap pengawasan partisipatif. Begitu juga dengan adanya pemahaman yang berbeda dari setiap masyarakat mengenai pemilu atau tentang demokrasi maka diperlukanlah pengawasan partisipatif.
Harapannya dengan semua ini tentu saja kedepannya untuk pelaksanaan Pemilu tidak lagi terjadinya suatu pelanggaran. Maka pada akhirnya yang dihasilkan dari pemilu itu sendiri menjadi hasil yang baik, dimana 5 tahun kedepan kita semua dapat mengukur bagaimana tugas-tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presdien yang kita pilih mampu mengemban tugasnya dengan baik. Bawaslu memerlukan dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugasnya karena keterbatasan-keterbatasan yang tidak semuanya mampu dijangkau, seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa hal ini terkait dengan Kepadatan Jumlah Penduduk.
Intinya dari semua ini, yuk sama-sama kita dukung kehidupan Demokrasi di Indonesia, tentu saja dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Saya yakin jika ada kesalahpahaman atau beda pendapat dalam proses pemilihan umum itu semata-mata untuk Indonesia yang lebih baik.
Yuk Download Aplikasi Gowaslu
Oh iya jangan lupa untuk download aplikasi Gowaslu yang telah diluncurkan pada Agustus 2016, dimana aplikasi ini dikhususkan untuk memantau dan mengawasi pemilu. Aplikasi ini dibuat agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran atau kecurangan selama proses pemilu. Harapannya tentu saja baik masyarakat dan pemantau dapat saling terkoneksi dengan pihak pengawas pemilu dan dapat segera ditindak dengan cepat jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilaporkan melalui Gowaslu.
#PartisipatifBawasluKepulauanSeribu
Komentar
Posting Komentar